Komentar |
| Foto Ist. |
Kota Bima, Fajar Media.com,- sejumlah Aktivis tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Akbar Invalid Cs melakukan aksi demontrasi di depan Kantor Walikota Bima, Jum'at 11 Oktober 2024.
Dalam aksinya, Akbar menyoroti sikap Drs. H. Muhtar Landa selaku Pejabat (Pj) Walikota Bima yang telah mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bima, dengan Nomor: 800.1.3.3/4586/BKPSDM/IX/2024 ke Pejabat Gubernur NTB.
Akbar mengungkapkan, dalam proses Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bima terendus adanya kepentingan politik tertentu dalam suasana Pilkada yang terjadi di Kota Bima.
"Dugaan kepentingan politik diduga dilakukan Pj. Walikota Bima dalam memproses 4 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP). Dugaan itu sangat kuat sekali berhubung saat ini sedang berlangsung momen Politik Pilkada di Kota Bima," tegas Akbar dalam orasinya di depan kantor Walikota Bima, Jumat, 11 Oktober 2024 pagi.
Menurutnya, pihak Pj Gubernur NTB diharapkan tidak memberikan persetujuan. Dan ada dugaan pula, dalam surat pengajuan ijin ke Kemendagri tidak dilampiri dengan surat pengantar oleh Pj Gubernur NTB.
"Dari penelusuran kami, dalam mengajukan ijin ke Kemendagri RI. Belum dilengkapi pula dengan surat pengantar dari Pj Gubernur. Dan kami berharap pula Pj Gubernur NTB tidak memberikan persetujuan untuk memproses lanjut 4 JPTP yang sedang dalam proses. Dan kami berharap, soal JPTP ini dilaksanakan setelah Pilkada Kota Bima berlangsung," terangnya.
Ia menegaskan, 4 posisi JPTP yaitu Kepala BKPSDM, Kota Bima, Kepala Satuan Pol PP Kota Bima, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bima dan Sekretaris DPRD Kota Bima yang sedang dalam pengajuan nama-namanya untuk mendapat ijin dari Mendagri. Disinyalir kuat menyimpan pesanan-pesanan politik tertentu dalam kepentingan Pilkada Kota Bima.
"Tentunya, keadaan itu akan mempengaruhi suasana Politik dan keamanan maupun stabilitas di Kota Bima di tengah sengit dan panasnya suasana Pilkada saat ini," ujarnya.
Akbar menegaskan, untuk menjaga keamanan di momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bima, Pj Walikota Bima harus mempending atau menunda proses 4 JPTP atau mutasi lingkungan esselon II di lingkungan Pemerintah Kota Bima hingga proses Pilkada atau Pemilihan Walikota Bima berakhir.
"Kami meminta dengan segala hormat kepada Pj Walikota Bima untuk menunda proses 4 JPTP di Pemkot Bima hingga hasil dari proses Pilkada di Kota Bima berakhir," tegasnya.
Sementara itu, Drs. H. Muhtar Landa selaku Pj WalikotaBima yang dimintai tanggapannya atas permintaan Aktivis LSM ini masih dimintai tanggapannya.
Dikonfirmasi pada nomor Whatsappnya masih belum ada jawaban atas konfirmasi yang dilakukan media ini. (TIM)