Komentar |
| Ket : Poce Saat Kegiatan Berlangsung. Foto Ist. |
Kabupaten Bima, Fajar Media. Com, - Terdapat bagian yang menarik dalam sejarah kehidupan Korpri ketika disandingkan dengan pemilu presiden dan Pilkada. Dua event besar ini selalu dikaitkan dengan netralitas ASN dan netralitas Korpri.
Demikian ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten Bima Drs.H. M.Taufik,HAK.,M.Si yang bertindak selaku Pembina Upacara pada HUT ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) tingkat Kabupaten Bima Rabu (29/11) saat membacakan amanat Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional Prof.Dr.Zudan Arif Fakrulloh, SH,. MH di Lapangan Upacara Kantor Bupati Bima Godo-Kecamatan Woha.
Upacara yang ditandai pengibaran bendera Merah putih tersebut juga dihadiri Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri SE.,M.IP, Wakil Bupati H.Dahlan M.Noer, para Staf Ahli Bupati, Asisten lingkup Sekretariat Daerah, Kepala OPD, Kepala Bagian, Camat dan seluruh pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.
Sekda yang merilis amanat tertulis Ketua Umum KORPRI mengungkapkan tahun 2024 akan berlangsung Pilpres, dan pemilihan legislatif, 38 Pilgub/Wakil Gubernur dan 514 Pilkada Kabupaten/Kota. Ini merupakan proses demokratisasi terbesar di dunia yang harus kita sukseskan.
"Saya percaya bahwa KORPRI sebagai organisasi yang sudah berkali-kali menghadapi Pilpres dan Pilkada sudah sangat paham dan terlatih untuk tetap berada dalam posisi netral dan tegak lurus dengan negara, Pancasila dan UUD 1945. Ungkapnya.
Untuk itu saya mengingatkan kembali tentang netralitas dimaksud karena orientasi KORPRI tetap tidak berubah yaitu untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta menjaga keutuhan NKRI. Saya minta kepada seluruh pengurus KORPRI di manapun berada untuk terus menjaga anggotanya, agar tetap tegak lurus kepada negara, Pancasila dan UUD 1945". Tegasnya.
Pada sesi akhir upacara peringatan HUT Ke-52 KORPRI tingkat Kabupaten Bima tahun ini, dilakukan pembagian secara simbolis baju seragam KORPRI yang nantinya akan dibagikan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima. (Red)