Komentar
Walikota menyebutkan, rapat paripurna ini memiliki makna strategis karena penyusunan APBD TA 2019 merupakan langkah awal Walikota dan Wakil Walikota dalam memimpin Kota Bima periode 2018–2023.
“Harapan perubahan pembaharuan dan percepatan pembangunan di Kota Bima menuntut kita untuk segera bergegas menyusun program dan perencanaan anggaran secara profesional dan berorientasi kepada kepentingan publik, pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja”, kata Walikota.
Perspektif pemikiran Rancangan Peraturan Daerah Kota Bima Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah mendukung terlaksananya 9 bidang prioritas pembangunan Kota Bima tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Bima tahun 2019, yaitu: (1) pembangunan bidang pendidikan; (2) pembangunan bidang kesehatan; (3) pembangunan bidang seni budaya; (4) peningkatan ekonomi masyarakat; (5) penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; (6) reformasi birokrasi dan pelayanan public; (7) pemantapan infrastruktur dan perumahan rakyat; (8) penanggulangan bencana; serta (9) pembangunan bidang agama.
Upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal menjadi prioritas sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, rancangan APBD tahun anggaran 2019 mendorong dan mengakomodir sekaligus menjawab tuntutan serta perkembangan kebutuhan masyarakat yang harus dan segera ditindaklanjuti.
Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Bima dalam rancangan APBD tahun anggaran 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut.
(1) Memperhatikan 5 prioritas pembangunan nasional, yaitu: pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar; pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman; peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif; pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan; serta stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu;
(2) Penganggaran pengeluaran yang harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup, dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia dan atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD;
(3) Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, dengan tetap mengedepankan pola APBD berimbang yang mengutamakan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparan, dan akuntabel serta berbasis kinerja.
Raperda APBD 2019 ini selanjutnya akan deserahkan kepada DPRD Kota Bima untuk dilakukan penilaian dan evaluasi sekaligus mendapatkan saran dan solusi guna penyempurnaan, dan selanjutnya dijadikan bahan pada pembahasan lebih lanjut.(F1.H)